Jakarta (CVTOGEL) — Komisi Pemberantasan Korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK) menyampaikan ralat informasi terkait penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Hulu Sungai Utara. Dalam klarifikasi terbarunya, KPK menyebut bahwa nilai uang yang diduga diterima oleh pihak terkait mencapai hingga Rp1,5 miliar.

Ralat ini disampaikan untuk meluruskan informasi sebelumnya mengenai nilai dugaan penerimaan uang dalam perkara yang tengah disidik. KPK menegaskan bahwa proses hukum masih berjalan dan angka tersebut merupakan bagian dari dugaan awal penyidikan.

“Kami sampaikan ralat terkait nilai dugaan penerimaan uang dalam perkara ini, yakni hingga Rp1,5 miliar. Penyidikan masih terus didalami,” ujar juru bicara KPK dalam keterangan resmi.

Bagian dari Proses Penyidikan

KPK menjelaskan bahwa ralat informasi merupakan hal yang wajar dalam proses penegakan hukum, terutama ketika penyidik memperoleh perkembangan baru dari hasil pemeriksaan saksi, penggeledahan, maupun analisis alat bukti.

Penyidik saat ini masih mendalami alur penerimaan uang, waktu kejadian, serta pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.

Belum Ada Putusan Hukum

KPK menegaskan bahwa dugaan penerimaan uang hingga Rp1,5 miliar tersebut belum merupakan kesimpulan akhir, dan status hukum pihak terkait akan ditentukan berdasarkan hasil penyidikan dan pembuktian di pengadilan.

“Kami tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Semua akan diuji di proses hukum,” tegas KPK.

Komitmen Transparansi Informasi

KPK menyampaikan bahwa ralat ini merupakan bagian dari komitmen lembaga untuk menyampaikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab kepada publik. KPK juga meminta masyarakat mengikuti perkembangan perkara melalui kanal resmi agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Perkara Jadi Sorotan Publik

Kasus ini mendapat perhatian publik karena menyangkut aparat penegak hukum di daerah. Sejumlah pengamat menilai penanganan perkara ini menjadi ujian penting bagi komitmen penegakan hukum yang bersih dan tidak tebang pilih.

KPK memastikan akan terus mengusut perkara tersebut secara profesional, independen, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.